Jakarta, 10 Maret 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan intensif terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, terkait dugaan penerimaan uang untuk pengamanan hasil tambang di sejumlah daerah. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan lanjutan terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan pengusaha tambang di Indonesia.
Menurut sumber internal KPK, Japto dicecar sejumlah pertanyaan mendetail seputar aliran dana dan peran organisasi yang dipimpinnya dalam proses pengamanan aktivitas tambang ilegal maupun legal. Sumber tersebut juga menyebutkan, KPK menelusuri keterkaitan antara penerimaan uang dengan kemudahan izin serta pengawasan operasional tambang di lapangan.
“Kami memanggil Ketua Umum PP untuk mendapatkan klarifikasi terkait aliran dana yang diduga diterima untuk pengamanan hasil tambang,” ujar juru bicara KPK. “Pemeriksaan ini penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.”
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur penting di organisasi masyarakat besar, serta potensi dampak pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi sumber devisa negara. Sejumlah pihak menilai, jika terbukti, hal ini bisa menimbulkan preseden hukum terhadap keterlibatan organisasi masyarakat dalam praktik pengamanan yang berbau korupsi.
Sementara itu, Japto melalui kuasa hukumnya menyatakan akan kooperatif dan siap memberikan keterangan sejelas mungkin demi proses hukum yang transparan. “Kami akan memberikan semua data dan informasi yang dibutuhkan pihak KPK,” kata kuasa hukum Japto.
KPK sebelumnya telah memeriksa beberapa pejabat daerah dan pengusaha tambang sebagai saksi, dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aliran dana yang mencurigakan. Penyidik KPK kini fokus memastikan apakah aliran dana tersebut benar-benar sampai ke oknum tertentu dalam organisasi masyarakat atau digunakan untuk kepentingan lain.
Penyelidikan terhadap Japto ini diprediksi akan memakan waktu beberapa minggu hingga bukti cukup kuat untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Masyarakat menunggu transparansi dan tindakan tegas dari KPK agar kasus dugaan korupsi di sektor strategis ini bisa diselesaikan secara adil.
